Pemprov Kaltim kawal kepatuhan perusahaan terkait sanksi administratif lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengawasi kepatuhan perusahaan yang dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha di Kaltim berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Rapat evaluasi pelaksanaan sanksi diadakan untuk memantau perkembangan pemenuhan kewajiban lingkungan dari berbagai sektor, termasuk rumah sakit dan industri minyak dan gas. DLH Kaltim mewajibkan bukti objektif dari pelaku usaha untuk mendukung klaim pemenuhan kewajiban, yang akan diverifikasi oleh tim teknis. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap pengawasan ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut.