Kursi yang tak boleh dijual

Kasus pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen pegawai pemerintah di Surabaya mengungkapkan masalah serius terkait kepercayaan publik. Dugaan pungli ini terungkap setelah laporan warga yang diminta membayar Rp25 juta untuk masuk Satpol PP dan Rp50 juta untuk Dinas Perhubungan. Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum pegawai yang terlibat. Meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, masih terdapat ruang bagi praktik korupsi dan kolusi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses rekrutmen agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja tanpa perantara yang tidak resmi.