Ekonom Soroti Program 'Agen Perlinsos', RT-RW Harus Ikut Dilibatkan

Rencana pemerintah untuk merekrut masyarakat sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam upaya memperbaiki akurasi data bantuan sosial (bansos) mendapat perhatian dari ekonom. Ekonom INDEF, Riza Annisa, menilai bahwa melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW akan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan agen baru. Ia menyarankan agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berpengalaman diberdayakan untuk memantau kondisi penerima bantuan. Riza menekankan pentingnya data yang akurat untuk memastikan program 'jemput bola' tidak salah sasaran. Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menjelaskan bahwa Agen Perlinsos tidak memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan, melainkan berfungsi sebagai 'loket pelayanan bergerak' untuk membantu pendaftaran bantuan pemerintah. Pemerintah menargetkan sekitar 250 ribu Agen Perlinsos di Pulau Jawa untuk mendukung sistem perlindungan sosial digital yang baru.