DPR: Rekening massal perlu jamin keamanan privasi data

Anggota Komisi XI DPR RI, Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya jaminan keamanan privasi data masyarakat dalam kebijakan pembukaan rekening massal oleh pemerintah. Ia menyatakan bahwa masyarakat perlu dijelaskan mengenai penggunaan data mereka setelah masuk ke sistem perbankan, terutama terkait munculnya iklan di ponsel. Hasanuddin mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang maksimal agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan ini. Pemerintah berencana membuka rekening untuk 200 juta orang dengan dana awal sebesar Rp50 ribu, dan diharapkan pelaksanaannya dimulai sebelum akhir 2026.